Nyoman Parta Soroti Minimnya BUMN di Bali Dipimpin Putra Daerah
GemaBali.id (Jakarta) - Anggota DPR RI dapil Bali, I Nyoman Parta menyoroti masalah minimnya putra daerah yang mengisi jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Bali.
Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).
"Saya sampaikan data 3 tahun terakhir tentang BUMN di Bali sangat minim dipimpin oleh Putra Daerah," kata Parta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/7/2022).
Selama ini, menurutnya banyak putra daerah Bali yang layak tetapi tidak mendapatkan kesempatan prioritas untuk menempati posisi-posisi strategis itu.
"Saya sampaikan ke Pak Menteri, putra daerah lama ngantri tapi saat ada promosi dan mutasi langsung diisi oleh pejabat lain," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, semenjak ia menjadi aktivis mahasiswa telah diajarkan dan menghormati kemajemukan, keragaman dan kebhinekaan di Indonesia. Begitu pula saat dirinya berkecimpung di politik dan menjadi kader partai banteng moncong putih.
Terkait hal itu, dia menghormati mereka yang sedang menjabat BUMN yang ada di Bali, karena perjuangan dan kerja keras hingga mencapai posisinya sekarang.
"Namun tidak bisa dipungkiri, koncoisme bahkan isu agama masih lumrah dalam promosi di BUMN, saya sampaikan ini ke publik karena ini sudah tidak benar dan tidak adil agar ada pembenahan di kemudian hari," ungkap Parta.
Parta merinci, saat ini ada 26 BUMN yang ada di Bali. Jumlah itu belum termasuk puluhan anak dan cucu BUMN, seperti Telkomsel, PGN, cabang perusahan pupuk, yang bergerak di bidang Listrik dan Gas, Perhotelan hingga jasa pengamanan.
Diantara 26 BUMN itu, Parta menyebut hanya BNI, Jasa Marga, Garuda dan ITDC yang dipimpin oleh putra Bali. Selebihnya adalah pejabat dari daerah lain.
"Kepemimpinan BUMN di Bali sudah sangat timpang. Keberadaan pejabat dari putra daerah bisa dihitung dengan jari. Kondisinya tidak hanya di level pimpinan wilayah tapi sampai ke asisten, setingkat kabag, kasi bahkan sampai ke pimpinan cabang," ungkap Parta.
Minimnya orang daerah pada top level BUMN di Bali menurut Parta juga berdampak pada keseriusan mereka membangun dan berkontribusi terhadap Bali termasuk menyuarakan kepentingan Bali di pusat.
"Contoh berkaitan dengan pemulihan ekonomi Bali khususnya berkaitan dengan perlunya perpanjangan relaksasi kredit perbankan Pinwil Bank Bank Himbara di Bali tidak ada greget," pungkasnya.
Kondisi ini membuat legislator asal Desa Guwang, Gianyar, Bali itu mempertanyakan upaya pemerintah dalam membangun daerah tetapi minim melibatkan putra daerah.
"Pertanyaanya kenapa orang Bali di BUMN tidak dihitung bahkan di daerah kelahirannya sendiri? Apa karena dueg polos tapi koh ngomong (pinter polos tapi malas bicara)? atau efek negatif depang anake ngadanin (biarin orang lain menilai sendiri?" pungkasnya.