Imunisasi di Bali Akan Dilaksanakan Lebih Masif

Rembuk Aksi Kolaborasi untuk Imunisasi Pemerintah Daerah se-Jawa dan Bali bersama Unicef, Kamis (21/7) malam.
Rembuk Aksi Kolaborasi untuk Imunisasi Pemerintah Daerah se-Jawa dan Bali bersama Unicef, Kamis (21/7) malam.

GemaBali.id (Yogyakarta) - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka  Ardhana Sukawati menyebut Pemprov Bali sangat menyadari pentingnya imunisasi sebagai bagian yang dalam dalam menjamin kualitas tumbuh kembang dan mencegah anak dari penyakit.

“Kami tidak mau berdosa jika nantinya anak tumbuh dewasa membawa suatu kekurangan pada kesehatannya,” kata Wagub yang akrab disapa Cok Ace ini saat menghadiri acara Rembuk Aksi Kolaborasi untuk Imunisasi Pemerintah Daerah se-Jawa dan Bali bersama Unicef, di Bangsal Kepatihan Danurejan, Malioboro, Yogyakarta pada Kamis (21/7) malam.

Wagub menjelaskan selama tahun 2019 hingga 2021 atau di masa pandemi, pihaknya sebenarnya punya target untuk 94,51 persen imunisasi dasar pada bayi dan balita. “Namun bersyukur kita bisa capai hingga 98,8 persen untuk imunisasi dasar," katanya.

Sedangkan untuk imunisasi lanjutan, ada masalah keterlambatan waktu sehingga hanya mencapai 78 persen. “Masih belum mencapai target. Oleh sebab itu kami dari pemerintah Provinsi Bali mengupayakan agar semua pihak terlibat dari atas ke bawah,” imbuhnya lagi.

Cok Ace juga mengatakan sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali saat pandemi dan percepatan vaksinasi covid-19, Bali menggunakan kekuatan-kekuatan sosial budaya masyarakat antara lain desa adat, banjar dan lainnya.

“Sehingga yang masih tercecer sekitar 11 ribuan anak yang belum imunisasi lanjutan bisa kita nol-kan semua. Intinya pemerintah Provinsi Bali bekerja keras untuk ini,” tukas Wagub.

Pelaksana Tugas Perwakilan UNICEF Robert Gass mengatakan Unicef dan mitra lainnya mendukung Pemerintah Indonesia untuk terus mendorong upaya mengejar ketinggalan untuk mengatasi kemunduran yang signifikan dalam imunisasi anak akibat COVID-19.

“Pemerintah Indonesia bekerja tanpa lelah, dengan dukungan UNICEF, untuk menjangkau sebanyak mungkin anak, termasuk mereka yang berada di daerah tertinggal dan terpencil,” ujar Gass.

Pandemi dikatakan Gass membuat cakupan imunisasi dasar lengkap turun dari 84,2 persen pada 2020 menjadi 79,6 persen pada 2021, menjadikan anak-anak di seluruh Indonesia berisiko lebih besar tertular penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin seperti difteri, tetanus, campak, rubella, dan polio.

Dijelaskan lagi, tahap pertama Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang dimulai Mei 2022 dan akan berlangsung hingga akhir Juli menargetkan 27 juta anak di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tahap kedua akan berlangsung pada Agustus 2022 di Jawa dan Bali.

Di kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi mengajak pemerintah daerah untuk memberdayakan posyandu. “Ada hampir 50 ribu (posyandu, red) di seluruh Indonesia. Kita harus standarisasikan layanannya,” katanya

Menurut Menkes juga, imunisasi penting namun juga perlu untuk mengedepankan untuk menjaga hidup sehat bukan malah berpikir mengobati setelah sakit.

“Saya dalam kesempatan kali ini, mengajak pemerintah daerah untuk memaksimalkan RSUD beserta para ASN. Fungsi screening  harus dilakukan dibarengi hidup yang seimbang,” kata Menkes.

Kesempatan tersebut selain sebagai rembuk bersama dirangkai dialog interaktif, juga ditandai penandatanganan kesepakatan bersama Pemerintah Daerah se-Jawa dan Bali untuk komitmen program percepatan Imunisasi lewat BIAN.

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, PJ Gubernur Banten Al Muktabar, Wagub Jakarta Ahmad Riza Patria Sekda JatimAdhy Karyono dan Kadis Kesehatan Jateng Yunita Dyah Suminar. (Wij/Rls)