Sandiaga Uno Siap Mendorong Industri Spa di Bali

Menparekraf Sandiaga Salahuddin uno dalam acara "The Weekly Brief with Sandiaga Uno" di Jakarta, Rabu (10/1/2024). (Foto:GemaBali/Kemenparekraf)
Menparekraf Sandiaga Salahuddin uno dalam acara "The Weekly Brief with Sandiaga Uno" di Jakarta, Rabu (10/1/2024). (Foto:GemaBali/Kemenparekraf)

GemaBali.ID (Jakarta) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan siap mendukung perkembangan dan terwujudnya ekosistem industri spa yang lebih sehat dan kompetitif di Bali.

Hal ini diungkapkan Sandiaga dalam "The Weekly Brief with Sandiaga Uno" di Jakarta, Rabu (10/1/2024) sebagai respons atas masukan dari para pelaku industri spa ketika usahanya dimasukkan ke dalam kategori hiburan sehingga bakal dikenai pajak hiburan. 

"Kami akan berkoordinasi untuk terus mendorong industri spa di Bali agar semakin berkembang," ungkap Sandiaga.

Dalam Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021 dijelaskan bahwa definisi usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan atau minuman sehat, dan olah aktivitas fisik. Tujuannya adalah menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Lebih lengkap sandiaga mengungkapkan "Sehingga industri spa di Bali adalah bagian dari wellness bukan hiburan. Mereka ini mendapatkan kebugaran dan kebugarannya itu menggunakan rempah-rempah dan minyak yang diproduksi dengan kearifan budaya lokal setempat," ujar Sandiaga.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, mengatakan masuknya spa ke dalam kategori hiburan dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap bisnis spa dan melihat spa sebagai tempat hiburan semata. Tentu hal ini dapat mempengaruhi citra profesional para terapis.

Pria yang biasa disapa Tjok Bagus ini menambahkan "Jika spa tidak dintegrasikan secara bijak dengan budaya lokal ada risiko komidifikasi budaya dimana spa akan dianggap sebagai atraksi tanpa menghargai makna dari konteks yang sebenarnya,".

Pada kesempatan yang sama, Tjok Bagus juga mengungkapkan perihal keputusan pemerintah daerah yang akan menerapkan retribusi daerah untuk wisatawan mancanegara dengan membayar kewajiban sebesar 10 dolar AS atau Rp150.000 sebagai biaya pelestarian budaya, kelestarian lingkungan, dan penanganan sampah di destinasi wisata Bali. 

Untuk pembayaran retribusi dapat di akses pada website Love Bali https://lovebali.baliprov.go.id. Kebijakan ini akan diberlakukan mulai 14 Februari 2024.

Pada akhir kesempatan Tjok Bagus mengatakan "Jadi sebelum wisatawan tiba di Bali pembayaran itu sudah harus selesai. Kalau tiba di Bali mereka belum membayar kami menyediakan counter di bandara internasional maupun domestik dan di pelabuhan untuk kapal cruise. Kami akan memastikan proses ini berjalan dengan baik,".

Nantinya akan ada aplikasi untuk memudahkan wisatawan mancanegara membayar kewajiban tersebut. Sehingga diharapkan wisatawan mancanegara dapat menyelesaikannya sebelum keberangkatan mereka menuju Bali. (ng)