Tanggapi Kenaikan Pajak Hiburan, HIPMI Bali: Pariwisata Masih Butuh Keringanan

Ilustrasi- Wisata Bali (foto: gemabali/istock)
Ilustrasi- Wisata Bali (foto: gemabali/istock)

GemaBali (Denpasar)Menanggapi kenaikan tarif pajak jasa hiburan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bali menilai industri pariwisata di Pulau Dewata masih membutuhkan keringanan pajak.

Hal itu karena sektor pariwisata belum sepenuhnya pulih setelah terdampak pandemi Covid-19. Bendahara Umum Hipmi Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih menilai peningkatan tarif pajak jasa hiburan menjadi 40 persen, bukanlah langkah yang tepat.

Menurutnya, sektor pariwisata Bali justru membutuhkan pelonggaran pajak.

"Kebijakan itu bukanlah alternatif yang tepat. Harusnya ada keringanan pajak dan peningkatan belanja pemerintah," katanya di Denpasar, Minggu (14/1/2024).

Kemudian Agung juga menilai pelonggaran pajak juga diperlukan karena pariwisata Bali juga bersaing dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Salah satunya Thailand, kata dia, yang juga berupaya merebut hati wisatawan setelah sektor pariwisatanya mulai membaik. Thailand saat ini menurunkan pajak pariwisata hingga lima persen.

Sedangkan di Bali, kata Agung, Pajak Barang dan Jasa Tertentu khususnya jasa hiburan, malah mengalami kenaikan yang dinilai memberatkan.

Apalagi wisatawan mancanegara juga harus menyiapkan dana tambahan terkait rencana pungutan Rp150 ribu per orang atau setara 10 dolar AS mulai 14 Februari 2024.

Selain itu, Agung juga mengatakan pajak yang tinggi akan membuat wisatawan terpusat di kawasan Bali Selatan saja. 

"Satu hal yang harus digarisbawahi, Bali ini bukan kelebihan pariwisata karena hotel-hotel di Bali Utara misalnya, hanya terisi sekitar 50 persen, pemerataan ekonomi jadi terhambat," ujarnya, dikutip dari Antara.

Sementara itu, kenaikan tarif pajak jasa hiburan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).(ri)