Terkait Kenaikan Pajak, Pj Bupati Gianyar Harapkan Adanya Rembug Bupati dan Walikota Se-Bali

Pj.Bupati Gianyar Mengikuti Kegiatan Zoom Bersama Pj. Gubernur Bali, Walikota dan Bupati Se-Bali Serta Mendagri (18/1/2024) (Foto:GemaBali/PemkabGianyar)
Pj.Bupati Gianyar Mengikuti Kegiatan Zoom Bersama Pj. Gubernur Bali, Walikota dan Bupati Se-Bali Serta Mendagri (18/1/2024) (Foto:GemaBali/PemkabGianyar)

GemaBali.ID (Gianyar) - Penjabat(Pj) Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa mengikuti kegiatan penyamaan persepsi terkait tindak lanjut pelaksanaan perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bersama Kemendagri, Kemenkeu, Pj. Gubernur Bali dan bupati/walikota se Bali. Rapat tersebut membahas tentang pajak Hiburan Khusus berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP No. 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum PDRD, melalui zoom meeting di Command Center Pemkab Gianyar, Kamis ( 18/1/24). 

Selesai zoom meeting dengan Kemendagri dan Kemenkeu, Pj. Bupati Gianyar mengatakan bahwa akan berhati-hati dalam menentukan kebijakan terkait PDRD khususnya pajak Hiburan Khusus. Dewa Tagel berharap bisa diundang oleh Pj. Gubernur Bali agar duduk bersama melakukan rembug diskusi untuk menentukan kebijakan yang akan diambil.

 

“Kita harapkan kita kumpul se-Bali dulu  kita harus hati-hati menyikapi ini agar tidak menjadi masalah dikemudian hari, harus matang dan berbicara dengan semua pihak. Kita akan guyub dulu dengan kabupaten lainnya di Bali,” ucap Pj. Bupati Gianyar.

 

Dewa Tagel juga akan mengikuti arahan dan intruksi pemprov asalkan dengan adanya kesepakatan bersama dengan para Bupati dan Walikota Se-Pulau Bali ini.

 

“Kita harap provinsi mengundang kita untuk guyub, kita harapkan ada satu kebijakan yang sama se Bali. Kita ikuti intruksi pemprov dengan kesepakatan bersama Bupati/Walikota se Bali,” sambung Dewa Tagel.

 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengungkapkan bahwa tujuan pemerintah pusat menetapkan pajak hiburan minimal 40% adalah untuk kemandirian fiskal daerah yang selama ini masih banyak bergantung pada Pemerintah Pusat. 

 

“Tidak semua sektor hiburan dikenakan pajak 40-75%, hanya diskotik, karaoke, bar, dan SPA saja. Namun hiburan lainnya seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragaan busana, dan lainnya justru turun dari 35% menjadi maksimal 10%,” ujar Mantan Kapolri tersebut.

 

Mendagri Tito Karnavian juga menekankan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atau jasa kesenian dan hiburan bukanlah jenis pajak baru. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan telah dipungut dengan nama pajak hiburan.(na)