Cok Ace Ungkap 12 Ribu Terapis Bali Terancam

Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Foto:GemaBali/IG:tjok_ace)
Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Foto:GemaBali/IG:tjok_ace)

GemaBali.ID (Denpasar) - Mantan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau akrab disapa Cok Ace menegaskan, sebanyak 12 ribu terapis Bali akan terancam jika pajak hiburan yang terbaru diberlakukan. Menurut Cok Ace, para pengusaha yang tergabung dalam Bali Spa & Wellness Association (BSWA) dimana bernaung di bawah PHRI Bali menyampaikan keberatan atas kenaikan pajak hiburan 40-75 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Ia menegaskan, amanat UU yang sudah memasukkan usaha mandi uap atau spa sebagai hiburan. Sebab menurutnya, Spa yang berkembang di Bali memiliki kekhasan dan telah diakui WTO sebagai usaha di bidang kesehatan.

"Bila tarif pajak naik maka saat ini di Bali ada sekitar 12 ribu terapis Spa yang akan terancam, bisa berupa PHK atau pemotongan gaji. Ini perlu dipikirkan bersama oleh pemerintah. Kami meminta agar hal ini ditunda dulu sampai ada pengajuan judicial review yang saat ini sedang dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak pengusaha hiburan di Bali dan beberapa kota lainnya di Indonesia," ucapnya Minggu, (21/1/2024).

Tokoh Pariwisata Bali ini juga menuturkan usaha Spa yang bekembang di Pulau Dewata memiliki keunikan karena dalam pengembangannya juga membawa misi penggalian dan pengembangan potensi lokal.

"Dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal, Spa kita sangat disukai oleh wisatawan," tuturnya.

Cok Ace juga mengungkapkan bahwa seiring dengan perkembangannya, sektor usaha dibidang ini semakin banyak menyerap tenaga kerja sehingga dapat mendongkrak PDRB Bali.

"Itu menandakan bahwa usaha ini menyerap banyak tenaga kerja dan mendongkrak PDRB Bali," ungkapnya.

Cok Ace pun menyampaikan keberatan kalau usaha Spa di Bali dikenakan pajak hiburan 40-75 persen. BSWA Bali juga telah menempuh upaya mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

"Judicial review telah kami ajukan 5 Januari dan tercatat telah terdaftar 22 pemohon, termasuk pengusaha dari luar Bali," sebutnya.

Sejalan dengan proses pengajuan judicial review, dalam waktu dekat PHRI dan BSWA Bali akan menggelar FGD membahas pro kontra pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang rencananya menghadirkan Menparekraf dan Menteri Keuangan. Penjabat Gubernur Sang Made Mahendra Jaya dapat memahami keresahan BSWA dan PHRI Bali terkait dengan pemberlakuan pajak hiburan 40-75 persen. Di mana di dalamnya termasuk usaha mandi uap/Spa. (na)