Pemprov Bali Sosialisasikan Pungutan Wisman Kepada KBRI

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra Dalam Sosialisasinya (24/1/2024) (Foto:GemaBali/PemProvBali)
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra Dalam Sosialisasinya (24/1/2024) (Foto:GemaBali/PemProvBali)

GemaBali.ID (Denpasar) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mensosialisasikan rencana pemberlakuan pungutan wisatawan mancanegara (wisman) kepada pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang tersebar di berbagai negara pada Rabu (24/1/2024).

Difasilitasi Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Pemprov Bali mensosialiasikan rencana pungutan ke pejabat KBRI di Amerika, Pasifik, Eropa, Afrika, Timur Tengah dan Asia secara virtual.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali mengapresiasi langkah yang dilakukan Kemenlu RI yang telah memfasilitasi sosialisasi

Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menyebut, pemberlakuan pungutan wisman telah memiliki payung hukum yang kuat dan lengkap yaitu UU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing.

"UU Tentang Provinsi Bali mengizinkan Daerah Bali untuk melakukan pungutan bagi wisman karena kami tak memiliki sumber daya alam berupa hasil tambang. Ucap Dewa Made Indra

Dewa Made Indra juga mengungkapkan bahwa perekonomian Bali selama ini banyak bergantung kepada sektor pariwisata dan itu banyak di apresiasi oleh pemerintah pusat dan bahkan dunia.

"Jadi selama ini perekonomian Bali banyak bergantung pada sektor pariwisata. Pusat kemudian mengapresiasi penguatan fiskal melalui pemberlakuan pungutan wisman ini," jelas Dewa Indra.

Sejalan dengan itu, Pemprov Bali juga telah membangun komunikasi dengan beberapa pihak maskapai dan manajemen kapal pesiar yang punya rute pelayaran ke Pulau Dewata.

Sementara, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana mengatakan, pungutan wisman ini tidak berlaku bagi pemegang visa diplomatik dan visa dinas, crew pada alat angkut, pemegang Kartu Izin Tingkat Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pemegang visa penyatuan keluarga dan visa pelajar.

Selain itu, ada pula pengecualian yang diperoleh melalui proses pengajuan bagi pemegang golden visa atau visa lainnya di luar kunjungan wisata yang berkaitan dengan urusan kedinasan, kewarganegaraan dan kemanfaatan bagi pembangunan Bali dan Negara Indonesia.

"Untuk pengecualian jenis ini, permohonan diajukan minimal 5 hari sebelum masuk ke Bali," sebut Pramana.(ng)